PEMDA DEIYAI DIIMBAU UNTUK TIDAK BOLEH MENGAKOMODIR ALOKASI DANA PEMILUKADA PUTARAN II KABUPATEN DEIYAI

PEMDA DEIYAI  DIIMBAU UNTUK TIDAK BOLEH  MENGAKOMODIR ALOKASI DANA PEMILUKADA PUTARAN  II KABUPATEN DEIYAI

Yuli  Mote,SE : Proses Demokrasi Deiyai Potret buruk yang tidak layak jadi  teladan di Propinsi Papua

Pemerintah Kabupaten Deiyai didesak agar tidak mengakomodir dana pemilukada Deiyai untuk pelaksaanaan  Putaran kedua II karena hingga KPUD Kabupaten Deiyai bekerja diluar format aturan peundangan yang  berlaku di republik ini ,  resikonya  berakibat pada upaya pembodohan dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat yang mayoritas  masyarakatnya masih awam

Penilaian suksesnya pemilukada deiyai menjadi harapan seluruh masyarakat  dari semua  elemen Kabupaten  Deiyai di seluruh pelosok papua hingga Indonesia  karena pada kenyataanya terutama kaula  Intelektual deiyai hampir tersebar diseantero Papua hingga Jakarta bahkan di  amerika ,pada kenyataannya praktek dan kinerja KPUD Kabupaten Deiyai sama sekali bekerja diluar koridor  peraturan perundangan  ini  menjadi isu  sentral tidak hanya  interen masyarakat  kabupaten Deiyai tapi juga satu papua hingga Sekian Mahasiswa sejawa bali  asal Kabupaten Deiyai demo ke Depdagri dan KPU Pusat   Jakarta adalah bentuk kekecewaan Mahasiswa ,bahwa Pemilukada Deiyai  bagaikan tikus mati dilumbung padi karena kelaparan

Kami pahami bahwa bekerja  institusi seperti  KPU butuh kemampuan ekstra ,pengalaman,wawasan,Pendidikan yang baik juga  pahami perkembangan politik Nasional tidak hanya di interen kabupaten Deiyai,maka bila Proses Pemilukada Deiyai yang hari-hari kenyang dengan persoalan dimana kesemuanya  masalah biangnya adalah anggota KPUD Deiyai, maka kapasitas Anggota KPUD Deiyai harus dipertanyakan tentang  Muatan Kapasitasnya Karena Anggota KPU adalah Penyelenggara proses Demokrasi yang mendepankan nilai Indenpensi dan bukan biang Pemicu satu proses demokrasi seperti yang dilakukan oleh anggota KPUD Kabupaten Deiyai hingga kini belum akhir ujung pangkalnya .

Ketika hari-hari Proses Kerja dan Kinerja hari-hari kenyang dengan persoalan siapa yang harus disalahkan dan siapa yang bertanggungjawab,dan kepada siapa yang masyarakat deiyai  harus mengadu ? tentu ini menjadi refleksi seluruh orang deiyai dari awal datangnya kabupaten Deiyai berlanjut hingga pembentukan Tim Seleksi Anggota KPUD Kabupaten yang di ketuai oleh Mesak Pakage dengan anggota Silvester Yawalka,Marinus Edowai,Yermias Edoway,Frans Pakage, adalah cikal-bakal orang-orang yang melahirkan Anggota KPUD Deiyai hingga saat ini menjadi induknya dari seluruh persoalan proses demokrasi di deiyai.

Namun kami maklumi saja karena Tim Seleksi  KPUD Deiyai pernah  yang terbentuk diluar mekanisme tersebut diatas  adalah ber anggotakan  rata-rata dengan predikat  pendidikan selain Pak Frans Pakage dengan latar Belakang Guru selebihnya adalah tamatan   SLTP dan SD  apalagi ketua Tim seleksi bahkan  tidak pernah mengenyam pendidikan   dijenjang manapun ,  sehingga  melahirkan anggota KPUD yang reinkernasi dari diri tim seleksi sendiri dengan modus proses seleksi yang sangat obyektif  penuh dengan muatan kepentingan.

Orang deiyai sekalipun aturan  perundangan Republik ini tidak ada masih ada rasionalitas  berpikir yang ditunjang oleh norma adat dan dogma berpikir bertindak  untuk membedakan hal yang benar-dan tidak benar,halal dan haram  dengan mendepankan filosofi hidup orang deiyai dari para leluhur orang dengan Motto  mako-ma dan puyako-puyato togo,enako-ena peuko-peuto togo,untuk itu kepada siapaun orang deiyai entah didunia mana saja,kapan saja dan dengan siapa saja akan menjadi salah dan berakibat fatal seperti anggota KPUD Deiyai saat ini

Proses Pemilukada deiyai adalah satu potret buram yang tidak pantas di diteladi oleh daerah maupun kepada siapapun juga tidak hanya dideiyai tapi juga seluruh orang dan daerah  papua karena penyelenggaraan proses demokrasi seperti yang dilakukan oleh KPUD Deiyai sangat tidak mendidik dan justru lebih kencundrung  timbulkan  kerawanan konflik baik to horizontal maupun vertical  yang akhirnya yang rugi adalah pembangunan dan masyarakat ingin menikmati pembangunan itu sendiri yang sangat bermartabat.

Untuk menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat Ada Anggotta DPRD  menjalankan fungsi control Kinerja Proses Pemilukada ke KPUD Deiyai,Untuk mengawasi jalannya proses demokrasi didaerah ada Panwas,untuk menjalankan fungsi kontrol pemerintah ada Bupati ,namun kesemuanya individu yang berharap supaya menjaga netralitas berjalannya proses pemilukada mala hilang  ditelang badai kepentingan yang tersisa adalah impian dan harapan masyarakat tabu.

Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat juga pemerintah Kabupaten Deiyai agar proses pemilukada deiyai untuk tahapan berikutnya tidak diakomodir  proses pemilt ukada tidak menganut demokrasi murni dilakukan beberapa hari lalu, karena mulai dari   tahapan awal yang penuh dengan kontrovesi  hingga akhir pelaksanaanpun masih   ada indikasi pengandaan kotak suara juga kotak suara untuk memenangkan kelompok tertentu dan ini adalah strategi terselubung yang terkuak ke permukaan.

Dalam Pelaksanaan Akhir Pengumutan Suara Menentukan siapa yang lolos ke tahapan putaran berikut dari Sembilan kandidat adalah samasekali bukan kewengan KPUD Kabupaten Deiyai karena Kapasitas KPU hanya penyelenggara peraturan perundangan bukan  pembuat Undang-undang, dan punya kewenangan penuh adalah Mahkama Konstitusi sumber perundangan yang berlaku di Republik,Undang-undang No. 22 tahun 2007 tidak pernah satu pasal ataupun ayat yang mengatur tentang presentasi  jumlah pemilih untuk lolos  tidaknya seorang Kandidat ke tahapan berikutnya,untuk itu keabsahan  penetapan yang dilakukan oleh KPUD Deiyai sangat diragukan,dengan dasar itu wajar saja kalau ada beberapa kandidat naikkan gugatan ke Mahkama Kontstitusi di Jakarta dan kemungkinan Anggota KPUD Deiyai tinggal menghitung hari untuk di PAW dan akan dimeminta pertanggungjawaban anggaran sekian puluhan  milyar dikeluarkan kas daerah yang digunakan oleh KPUD Deiyai yang saat ini sedang menjabat,  i  dan Kabupaten Deiyai sedang  terjadi kekosongan jabatan Karateker Deiyai  mencalonkan diri jadi Bupati Kabupaten Deiyai No. Urut 7 untuk itu kepada siapapun untuk tidak mengakomodir pelaksanaan pemilukada tahapan berikutnya di Kabupaten Deiyai